Di Tengah Keterbatasan Fiskal, Parigi Moutong Menyusun Arah Pembangunan 2027 Secara Selektif

PARIGI, Sulawesi Tengah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dihadapkan pada tantangan kemampuan fiskal daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp1,76 triliun. Angka tersebut menjadi dasar dalam merancang berbagai program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, anggaran itu harus mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan belanja, mulai dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga hingga belanja transfer. Karena itu, keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan keuangan menjadi kunci utama dalam penyusunan RKPD.

Irwan menegaskan, seluruh usulan program yang masuk, baik yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Penyesuaian ini penting agar program yang direncanakan tetap realistis dan dapat dilaksanakan.

Menariknya, pada perencanaan tahun 2027 terjadi pergeseran tren usulan. Usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD tercatat lebih besar dibandingkan usulan yang dihimpun dari Musrenbang masyarakat.

Di sisi lain, sektor infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari dominasi usulan yang masuk pada Dinas Pekerjaan Umum, yang mencerminkan tingginya kebutuhan pembangunan fisik di berbagai wilayah.

Irwan juga menyoroti adanya ketimpangan jumlah usulan antar kecamatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih belum merata di seluruh wilayah.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus mendorong peningkatan partisipasi publik.

Selain itu, pemerataan pembangunan juga menjadi fokus agar seluruh wilayah dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *