Ket: Rapat antara Wartawan dan Rumah Hukum Tadulako berlangsung di ruang rapat Bupati. (f-ist)
PARIMO, Sulawesi Tengah – Maraknya aktivitas tambang ilegal, khususnya dalam pengolahan tanah dan pertambangan galian C, menuai sorotan keras.
Sejumlah pihak menilai pemerintah tidak boleh lagi sekadar menjadi penonton, melainkan harus segera menghadirkan solusi konkret dan tegas di lapangan.
Terkait hal pemberitaan media soal tambang ilegal semakin marak, Wakil Bupati H. Abdul Sahid, MPd menyatakan dalam sebuah pertemuan pada Senin (30/3/2026) di ruang rapat Kantor Bupati.
“Bahwa persoalan utama saat ini bukan hanya pada maraknya aktivitas ilegal, tetapi juga karena lemahnya penanganan yang berujung pada ketidakjelasan pelaku di lapangan” ujarnya.
Bahkan kondisi ini kata Wabup kerap memicu saling tuding, terutama dengan pemerintah menjadi pihak yang paling sering disalahkan.
“Kalau hanya dibiarkan dan terus disebar di media tanpa solusi, ini tidak akan selesai. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata, bagaimana pemerintah dan media bersama-sama turun cepat mencari solusi,” tegas Wabup.
Dia menekankan pentingnya legalitas sebagai kunci utama. Mengurus izin dinilai sebagai jalan keluar agar aktivitas pengolahan tanah tidak lagi berada di wilayah abu-abu hukum. Dengan legalitas yang jelas, maka tidak ada lagi ruang bagi pelaku untuk bertindak di luar aturan.
Ditambahkan Wabup, jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, maka penindakan terhadap pelanggaran bisa dilakukan tanpa kompromi.
“Kalau sudah legal, tidak ada alasan lagi untuk melanggar. Siapa pun yang melanggar harus dihentikan dan dikenakan sanksi tegas,” ujarnya.
Kondisi saat ini juga dinilai Abdul Sahid sangat memprihatinkan karena banyak aktivitas ilegal berlangsung tanpa diketahui secara pasti siapa pelakunya.
Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan sekaligus belum optimalnya keterlibatan semua pihak dalam sistem pengelolaan yang terstruktur.
Selain itu, pemberitaan di media yang menyoroti kondisi tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada pengungkapan masalah, tetapi juga mendorong percepatan penanganan.
“Setiap informasi yang muncul harus segera ditindaklanjuti dengan penelusuran sumber dan penegakan hukum terhadap pelaku” sebut Wabup.
Yang jelas, dalam forum ini harus disepakati terkait kesepakatan penting untuk memperkuat koordinasi melalui pertemuan rutin setiap akhir bulan, sebagaimana yang disahuti Bupati H.Erwin Burase diawal.
Langkah ini dinilai strategis untuk membangun komunikasi, menghindari perdebatan yang tidak produktif, serta fokus mencari solusi bersama.
“Kita harus duduk bersama, bukan saling menyalahkan. Yang kita butuhkan adalah solusi agar sektor ini bisa kembali bergerak dan mampu bersaing dengan daerah lain,” katanya.
Meski dihadapkan pada berbagai persoalan, optimisme tetap disuarakan. Potensi daerah diyakini masih sangat besar untuk dikembangkan secara legal dan berkelanjutan.
“Saya bangga dengan Donggala. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memperbaiki sistemnya agar lebih tertib dan berdaya saing,” pungkasnya.(**)
Wartawan : Sumardin (Pde)
