Harian Sulawesi | Touna – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una una, Sulawesi Tengah ketuka menerima mandat dari rakyat, langsung bergerak melalui 21 program visi misi sebagai penguatan kinerja selama Lima tahun kedepannya.
Tulisan ini terangkum atas penilaian sosok wartawan Senior di Kabupaten Tojo Una una H. Sam Asiku S.Sos, MMG kepada media ini melalui catatan khusus hasil telisik kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una una selama Delapan bulan.
Pemkab Tojo Una una terus berkolaborasi dengan pihak Legislatif dan Yudikatif sebagai payung mereperasi ‘kemiskinan’ dan penguatan SDM bagi rakyatnya.
Bagaimana cara menelisiknya ?
Ketua DPRD Tojo Una Una Gusnar A. Sulemana, SE, MM mengungkapkan harmonisasi antar lintas Lembaga yang tergabung dalam usur Forkopimda Kabupaten Tojo Una Una yang solid, adalah momentum mendorong pasangan Wakil Bupati dan Wakil bupati Tojo Una Una Ilham Lawidu dan Hj. Surya, S.Sos, M.Si. dapat menjalankan 21 program visi misi pemda Tojo Unauna 5 tahun kedepan.
”Hingga hari ini, kami dengan pihak eksekutif dan legislatif serta pihak yudikatif tetap sejalan.” Ungkapnya pekan Kemarin.
Gusnar A. Sulemen trend dengan panggilan KUNI oleh para masyarakat Tojo UnaUna, adalah salah satu lokomotif Partai Golkar. Memiliki gerbong Panjang yang ditumpangi konstituennya. Kemanapun berarah maka konstitennya akan mengikut serta.
Pada pertemuan pekan kemarin ia memulakan perbincangan, soal soal banyak hal dan sorotannya terhadap perrjalann .
Bahwa perjalanan pemerintahan Pasangan Ilham Lawidu dan Hj Surya yang sudah mencapai tujuh bulanan, menrutnya dimana kebijaknnya dalam penataan pemerintahannya belum bergeser dari format visi misi yang diusung pasangan itu.
Ia menjelaskan soal skema anggaran, program kabupaten kota dan provinsi diseluruh Indonesia harus menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bahwa visi misi yang dilaksanakan harus memiliki konektitas dan sinkronkan dengan RPD (rencana Penarikan Dana) yang tertuang dalam RPJMD bupati dan wakil bupati, pelaksaaan programnya harus sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam satu tahunan.
Dalam cermatannya sejauh ini sudah beberapa program yang sudah dijalan Pemerintah Daerah, diantaranya bantuan pakaian gratis sekolah dari SD SMP dan bantuan pembangunan rumah-rumah ibadah.
“tentunya program yang ada mengacu pada kondisi daerah, bahkan secara nasional para bupati, wali kota dan gubernur bersam para wakilnya, harus liner dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Pemerintah daerah kabupaten dan kota maupun provinsi yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat, harus menjalankan program nasional, seperti Makan gizi Gratis (MGB dan sekolah rakyat. Meskipun demikian ia menekankan tak harus mengabaikan visi misi bupati yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
Dirinya mengingatkan visi misi Bupati yang dilaksanakan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan tranferan pusat.Ucap Gusnar dengan bijak.
Peningkatan anggaran pada tahun 2026
Sebagai Ketua DPRD Tojo Una Una, belum bisa memastikan besaran anggaran apakah akan memperoleh kenaikan dari besaran APBD saat ini.
Menurutnya besaran akhir anggaran skemanya dapat dilihat tahun sebelumnya, sekitar 1,30 Milyar lebih. “apakah efisiensi dan Rekopusing yang menjadi kebijakan pemerintah pusat akan mempengaruhinya”ucap Gusnar.
Meskipun demikian ia menekankan pula, soal pelayan kebutuhan pelayanan masyarakat baik Pendidikan dan kesehatan dan hal-hal yang sangat prinsip dan sangat krusial yang menjadi beban pemerintah daerah tak bisa diabaikan.
Namun semua aspek itu harus koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota bahkan pemeritah provinsi, kita sharing dengan pemerintah pusat” Ujarnya.
Menurutnya, hal ini sangat penting adanya keterbukaan dan transparasi terhadap proses pembiayaan terlepas dari pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat harus kita laksanakan, karena merupakan pelayanan dasar.”tegasnya.
Ia mensuport kepada Pemerintah Daerah didalam menjalankan visi misi bupati dan wakil bupati, pak Ilham dan Ibu Suri harus terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami di DPRD mendukung sepenuhnya” Tegasnya.
Sikap itu dilandasi UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Kami di DPRD menganggarkan program pemerintah yang benar-benar tututan pelayanan masyarakat. Dan sebagai mitra yang baik kami harus beriringan dan bersama untuk memenuhi kepentingan masyarakat, kami beri dukungan penuh. Jamin Gusnar.
Ditanyakan soal penguatan APBD Tojo Una Una tahun 2026 apakah program kolaboratif dapat memperkuat Anggaran Daerah?
Bisa, sepanjang program pemerintah provinsi itu tidak akan mengganggu program pemerintah Kabupaten. Ia mencontohkan soal kewenangan dibidang Pendidikan untuk SMA menjadi kewenangan provinsi.
Diyakininya jika serapan anggaran dapat tercapai melalui program shearing, dimana transfer pemerintah provinsi merupakan penguatan APBD 2.
“Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemkab dan pemprov.” Ujarnya menyemangati.
Terakhir ia menjejelaskan istimasi anggaran daerah, menurutnya DAU sudah dirumuskan sesuai luas daerah dan jumlah penduduknya. (**)
