Foto : Sekretaris BPKAD Buol, Syahdan, SSTP, MAP (F-Sultan)
Harian Sulawesi | Buol – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah mengalokasikan Dana Transfer Insentif Fiskal Kinerja tahun 2023 ke seluruh Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Khusus Daerah Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 tahun 2023 telah di alokasikan dana tersebut sebesar Rp 11.905.188 (miliar lebih).
Dengan rincian kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp 6.076.451 (miliar lebih ), dan kategori kinerja percepatan belanja APBD sebesar Rp 5.828.737 (milyar lebih).
Sementara informasi yang diperoleh media ini, khusus dana produk dalam negeri sebesar Rp 6.076.451 juga sudah termasuk di dalamnya adalah dana sebesar Rp 3, 75 miliar untuk operasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang leading sektor kegiatannya melekat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Peradangan Kabupaten Buol
Namun terkait keberadaan dana operasional P3DN sebesar itu pihak Dinas Koperasi sebelumnya “tidak pernah” mengetahuinya kalau ada dana tersebut.
Hal itu juga diakui Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol Ikhlasiani Tonggil.
“Coba konfirmasi langsung ke TAPD saja pak. Karena saya juga tidak tahu. Hal itu nanti saya ketahui langsung dari pusat. Itu kan, dana transfer Fiskal P3DN, dan Pemda bisa menggunakannya untuk kampanye penggunaan produk dalam Negeri. Dan seharusnya, sih, sebagian dana itu diserahkan kepada kami karena untuk kampanye produk dalam negeri” ujarnya.
Menurutnya terkait pelaksanaan kegiatan kampanye produk dalam negeri itu leading sektornya bukan hanya dilaksanakan Dinas Koperasi. Akan tetapi kegiatan itu juga leading sektornya ada di OPD lainnya.
Tapi tentu yang bisa menjelaskan masalah ini adalah TAPD, kalau misalnya ada, dimana dana itu sebenarnya.
“Soal keberadaan dana ini sebelumnya kami tidak tau karena tidak ada informasi dari BPKAD. Dan kami mengetahui hal itu nanti setelah melakukan evaluasi di Palu. Dan saat ini sementara kami telusuri tentang keberadaan dana tersebut” papar Kadis menambahkan.
Sementara Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Drs, Ariyanto Rioeh kepada media ini juga mengaku tidak mengetahui pasti alokasi dana itu diperuntukkan ke mana semua.
Dan jelasnya, tim P3DN dan TPID tidak mendapat dana tersebut untuk operasional. Dan dana operasional itu diketahuinya nanti saat rapat koordinasi evaluasi di Palu.
“Jadi saya minta maaf, yang paling tau soal ke mana semua peruntukan dana itu adalah Bendaharawan Umum Daerah (BUD) selaku TAPD. Saya tidak mengetahui hal ini karena secara linear, tugas-tugas saya di fungsional sudah diputus, salah satunya penugasan di TAPD” tandas Ariyanto melalui chat Whatsapp nya.
Menyusul Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Drs Mohamad Sufrizal Jusuf MM kepada media ini mengatakan kalau berdasarkan PMK 350 tahun 2023 tentang dana transfer Fiskal P3DN sebesar Rp 6 miliar lebih,.ia mengetahuinya.
“Kalau besaran nilai dana fiskal P3DN itu saya tau. Tapi terkait dana Rp 3, 75 M saya ketahui nanti setelah dilaporkan kemarin oleh Ass 2 dan Kadis Koperasi pada saat Rakor P3DN di Palu.
Selanjutnya, Sekretaris BPKAD Kabupaten Buol, Syahdan, S.STP, M.AP mengatakan terkait alokasi DID Insentif Fiskal tahun 2023 sebesar Rp 11 milyar lebih, aturan penggunaanya jelas di PMK 97 tahun 2023 dan PMK 350 tahun 2023.
Sesuai PMK 350 tahun 2023, ada dua jenis kegiatan yang termuat terkait penggunaan dana insentif fiskal tersebut, yakni kinerja penggunaan produk dalam negeri dan kinerja percepatan belanja APBD.
Nah, pemanfaatan alokasi dana insentif fiskal untuk 2 kategori tersebut, itu penggunaanya semuanya dialihkan pada kegiatan penanganan kemiskinan Ekstrim dan penanganan Stunting.
Dan pengalihan penggunaan dana insentif fiskal sebesar Rp 11 miliar, itu diatur sesuai PMK 97 tahun 2023, jelas Sahdan kepada media ini di ruang kerjanya.
“Nah, kegiatan yang diatur dalam PMK 97 tahun 2023 jumlahnya sekitar 600 program kegiatan yang termuat di dalamnya. Dan secara fisik program P3DN itu tidak ada dalam PMK 97. Fokus kegiatan yang termuat hanya penanganan kemiskinan Ekstrim dan penanganan Stunting. Dan penanganan 2 jenis kegiatan tersebut telah dilaksanakan” jelas Sahdan.(**)
Wartawan @ Sultan
