Harian Sulawesi | Parimo – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah saat ini bergerak ‘cepat’ dalam upaya melakukan penurunan angka stunting di Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian khusus.
hal ini terbukti dengan melaksanakan rapat Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Senin (20/02/2023).
Peserta rapat diikuti oleh Satgas Stunting, pengarah TPPS dan seluruh anggota TPPS Kabupaten Parigi Moutong.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton mengatakan Pencapaian target pembangunan kesehatan melalui upaya percepatan penurunan stunting merupakan salah satu investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Berdasarkan data survey status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sambungnya, prevalensi stunting di Sulawesi tengah adalah 28,2%, hal ini mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1,5 persen di tahun 2021 dengan angka prevalensi 29,7%.
“Kita bersama patut bersyukur karena untuk kabupaten Parigi Moutong berdasarkan data SSGI tahun 2021 dari 31,7 % menjadi 27,4 %, dan di tahun 2022 hal ini mengalami penurunan 4.3 % “ ucap Tenny.
Tenny berharap dalam rapat Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting ini akan mendengarkan laporan program-program kegiatan, inovasi dan strategi dalam mengentaskan stunting sekaligus merupakan wadah yang dilakukan agar mampu mengkoordinasikan program-program PPS di Parimo.
Menurut Tenny, forum koordinasi PPS menghasilkan laporan program – program kegiatan, inovasi serta anggaran di setiap OPD yang masuk dalam PPS dan menjadi salah satu laporan TPPS dalam mendukung PPS di Kabupaten/Kota, terangnya.
Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Abd. Azis Tombolotutu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini, mengingat kegiatan seperti ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut instruksi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.
“Instruksi BKKBN yaitu dalam rangka penguatan sinergitas kemitraan para pemangku kepentingan dalam peningkatan penggerakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan guna percepatan pencapaian sasaran program percepatan penurunan stunting di daerah ini”kata mantan Kadis PUPR ini.
Untuk penanganan stunting haruslah melihat banyak aspek, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku.
“Artinya, pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua stakeholder dan tidak hanya menjadi tugas instansi leader, akan tetapi butuh keterlibatan semua pihak, karena tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting, maka segala usaha kita pastinya sia-sia, dan dapat dipastikan kegiatan yang kita galakkan selama ini hanya sebatas semboyan, tapi miskin gerakan“tutupnya.
Sumber : Prokopim Pemda Parimo
