Foto : Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol (f-doc)
Penulis : Suleman Latantu
Harian Sulawesi | Buol – Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Mokoyurli Kabupaten Buol telah melaksanakan Program Berani Sehat yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng H. Anwar Hafid dan dr Reny A. Lamadjido
” Sejak dicanangkan 13 April 2025 kita sudah melakukan Pelatihan operator tahap pertama tanggal 15 April, dan pelatihan kedua untuk perwilayah dilaksanakan tanggal 17 April. Serta dilakukan perbaikan sistem dari propinsi dan semua data yg sudah diinput di isi kembali dari awal Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai hari ini” jelas Kabag Umum RSUD Mokoyurli Buol Sahroni Sakka, S.Farm, MM kepada media ini
Menyusul terkait dengan peserta JKN penerima upah, lanjut Sahroni, memang benar RSUD Mokoyurli dan beberapa RS lainya belum melaksanakanya.
Hal itu disebabkan belum adanya ketersediaan anggaran akibat efisiensi termasuk diantaranya beberapa kegiatan rutin lainya yang didanai BLUD
” Insya Allah kedepan kami akan upayakan untuk penganggaranya” ujarnya.
Seperti dilansir dari teraskabar, Empat rumah sakit daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) belum mendaftarkan pegawai BLUD-nya sebagai peserta JKN segmen pekerja penerima upah.
Keempat RSUD tersebut yakni RSUD Anuntaloko Parigi, RSUD Anutapura Palu, RSUD Kabelota Donggala, dan RSUD Mokoyurli, dengan total pegawai sebanyak 1.235 orang.
Hal itu terungkap pada rapat evaluasi program BERANI Sehat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Rabu (21/5/2025).
Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat yang dijalankan bersama BPJS Kesehatan.
Wagub dr.Reny dalam arahannya, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan keberhasilan program BERANI Sehat, yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat.
“Evaluasi berkala penting agar target program tercapai secara tepat dan efektif,” ujarnya dari ruang kerjanya di Palu.
Wakil Gubernur dr. Reny juga menginstruksikan agar dinas-dinas terkait segera menyurati kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit provinsi, serta kabupaten/kota agar memastikan data dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memastikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kita ingin memastikan bahwa BERANI Sehat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan setiap hari,”kata Reny.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Andi Hajidin, Sekdis Sosial Kiki, perwakilan Dinas Kesehatan, Tim Koordinasi Program BERANI Sehat, serta sejumlah pejabat dari OPD terkait.
Senada, perwakilan BPJS Kesehatan, Bambang, elaporkan perkembangan kepesertaan program BERANI Sehat. Periode 13—30 April 2025 tercatat 3.580 peserta, dan meningkat menjadi 7.149 peserta pada periode 1—20 Mei 2025, sehingga totalnya mencapai 10.729 orang.
DPRD Palu Setujui Sanksi Kurungan Penjara bagi Juru Parkir Tak Gunakan Seragam.
“Dengan dukungan semua pihak, kami berharap proses verifikasi data berjalan lancar agar masyarakat benar-benar mendapat kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan,”pungkasnya.
