Tolitoli, Sulawesi Tengah – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli resmi menaikkan status penanganan kasus pengadaan kapal akseptor tahun anggaran 2023 senilai lebih dari Rp 900 juta dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Kasus yang melibatkan pengadaan melalui kantor BKKBN Tolitoli tersebut mulai masuk tahap penyidikan sejak awal Maret 2026.
Informasi yang beredar menyebutkan, proses pengadaan kapal akseptor KB diduga tidak melalui mekanisme semestinya, termasuk tidak melibatkan tim Provisional Hand Over (PHO). Kapal disebut langsung diserahkan tanpa proses pemeriksaan akhir oleh tim terkait.
Tak hanya itu, kapal yang diadakan juga diduga tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi merupakan barang rekondisi.
Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Ibnu Firman Ide Amin, membenarkan bahwa perkara tersebut kini ditangani oleh tim penyidik pidana khusus dan telah naik ke tahap penyidikan.
“Benar, penanganan perkara kapal akseptor KB melalui BKKBN statusnya sudah kami tingkatkan ke tahap penyidikan sejak awal Maret 2026,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Meski demikian, pihak kejaksaan belum merinci lebih jauh terkait pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini.
Penyidik saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan kapal tersebut. (**)
Wartawan : Mahdi Rumi
