PARIGI MOUTONG – Semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (3/3/2026).
Agenda tersebut memuat penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2025 hingga Triwulan III, penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta penyerahan e-Pokir DPRD Tahun 2027.
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD itu turut dihadiri jajaran pemerintah daerah. Sambutan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adrudin Nur.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen dan kerja keras dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Kerja sama dan koordinasi yang terjalin sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan modal berharga dalam pelaksanaan agenda pembangunan Kabupaten Parigi Moutong ke depan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih atas laporan Pansus terkait kepatuhan belanja daerah Tahun 2025 sampai Triwulan III.
Catatan, saran, dan kritik yang disampaikan DPRD dinilai sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Menurut Bupati, pengelolaan belanja daerah ke depan harus semakin berorientasi pada kinerja dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik.
Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan belanja daerah disebut sebagai bagian penting dari mekanisme check and balance dalam tata kelola pemerintahan.
DPRD berperan memastikan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai prioritas pembangunan, sementara pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan realisasi anggaran sesuai perencanaan.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga mengapresiasi hasil penelaahan Pokir DPRD serta penyerahan e-Pokir Tahun 2027.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Pokir diharapkan dapat menjadi landasan perencanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dengan terjaganya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan DPRD, pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong diharapkan semakin terarah, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(**)
Editor : Pde / Sumber : Diskominfo
