Harian Sulawesi | Parigi – Sebanyak 17 sekolah di wilayah terpencil Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, kini telah menikmati akses listrik setelah mendapat bantuan penyambungan dari PT PLN (Persero).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemerataan layanan dasar pendidikan, khususnya di daerah yang selama ini belum terjangkau infrastruktur kelistrikan.
Bantuan penyediaan listrik itu merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktur Utama PLN terkait percepatan penyediaan listrik bagi satuan pendidikan. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda nasional revitalisasi dan digitalisasi sekolah.
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Ibrahim, menjelaskan bahwa bantuan tersebut mengacu pada surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bernomor 1337/C3/DM/00025 tertanggal 2 Juli 2025.
“Alhamdulillah, Parigi Moutong mendapatkan bantuan suplai listrik untuk 17 sekolah yang sebelumnya memang belum memiliki akses listrik, terutama di wilayah terpencil,” ujar Ibrahim, Jumat (6/2/2026).
Ia merinci, 17 sekolah tersebut terdiri atas 1 taman kanak-kanak (TK), 11 sekolah dasar (SD), dan 5 sekolah menengah pertama (SMP). Seluruh sekolah dipasangi listrik berdaya 900 volt ampere (VA) dengan sistem panel surya (solar panel) yang disediakan oleh PLN.
Menurut Ibrahim, bantuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan amanat Presiden terkait percepatan revitalisasi sarana pendidikan dan transformasi pembelajaran berbasis teknologi.
“Sulit berbicara tentang digitalisasi sekolah dan pembelajaran berbasis teknologi jika listrik tidak tersedia. Dengan adanya bantuan ini, kebutuhan dasar itu mulai terpenuhi,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, Ibrahim menjelaskan bahwa biaya penyambungan listrik per sekolah relatif kecil, yakni sekitar Rp900 ribu. Biaya tersebut dapat bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk Kabupaten Parigi Moutong, pembiayaan dilakukan melalui APBD, sementara biaya lainnya ditanggung oleh PLN.
“Biaya sambung per sekolah sekitar Rp900 ribu. Selebihnya menjadi tanggung jawab PLN,” jelasnya.
Ibrahim juga memastikan bahwa bantuan tersebut telah dimanfaatkan secara langsung. Ia mengaku telah meninjau salah satu sekolah penerima bantuan di Desa Salubanga dan melihat pemanfaatan listrik dalam kegiatan belajar mengajar.
Penyediaan listrik bagi sekolah-sekolah terpencil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperluas akses teknologi pembelajaran, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.(**)
