Laporan: Sumardin (Pde)
Harian Sulawesi | Parimo – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, belum berhasil dipadamkan. Hingga Kamis (5/2/2026), api masih muncul di sejumlah titik rawan dengan luas area terdampak mencapai sekitar 45 hektare.
Kondisi tersebut mendorong Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Parigi Moutong menyurati Menteri Sosial RI, Direktur PSKBA Kemensos, Gubernur Sulawesi Tengah, hingga Bupati Parigi Moutong untuk meminta dukungan cepat dan konkret dalam penanganan karhutla.
Dalam laporan resminya, TAGANA menyebut kebakaran terjadi sejak Minggu (1/2/2026) di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, serta Desa Uevolo, Kecamatan Siniu. Lokasi kebakaran didominasi wilayah berbukit dan pegunungan yang menyulitkan akses kendaraan pemadam serta distribusi air.
“Api masih muncul di beberapa hotspot, terutama di area ketinggian dan semak belukar kering. Cuaca panas dan angin mempercepat penyebaran api,” tulis TAGANA dalam laporannya.
Upaya pemadaman telah dilakukan secara terpadu oleh BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TAGANA, TNI-Polri, Manggala Agni, serta masyarakat setempat. Namun, keterbatasan sumber daya menjadi kendala serius di lapangan.
TAGANA mengungkapkan saat ini hanya 20 personel yang aktif terlibat langsung, dengan sistem kerja bergiliran. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan luas area kebakaran.
Selain keterbatasan personel, kendala utama lainnya meliputi minimnya sumber air, keterbatasan alat pemadaman manual untuk menjangkau titik api di pegunungan, serta kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi relawan.
Dalam surat tersebut, TAGANA mengajukan sejumlah kebutuhan mendesak, antara lain sprayer pemadaman, tandon air, alkon penyedot air, tambahan personel relawan lintas daerah, serta APD berupa masker, sarung tangan, dan sepatu boot.
TAGANA juga mengusulkan pembentukan posko terpadu karhutla, mobilisasi tangki air tambahan, hingga pelibatan aktif masyarakat lokal untuk mempercepat pengendalian api.
“Dengan kondisi di lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif, kami sangat mengharapkan dukungan nyata dan cepat dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” demikian penegasan TAGANA dalam penutup laporannya.(**)
