Harian Sulawesi | Parimo – Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Safaat Pampi mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di daerahnya.
Meski dikenal sebagai Tagana terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah dan berprestasi di tingkat nasional, para relawan ini justru tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Di kegiatan penanganan bencana alam dan sosial untuk tahun 2024, anggarannya nol atau tidak ada,” ujar Safaat di hadapan anggota DPRD Parigi Moutong saat rapat pansus LKPJ, Kamis (3/7/2025).
Safaat menjelaskan bahwa saat ini Bidang Linjamsos memiliki tiga program utama, yakni penanganan stunting, bencana alam, dan bencana sosial.
Namun dari ketiganya, hanya penanganan stunting yang mendapat porsi anggaran sebesar Rp300 juta lebih, yang merupakan program rutin.
Kondisi ini membuat pihaknya harus bergantung sepenuhnya pada buffer stock dari Kementerian Sosial RI untuk penanganan bencana.
“Meski tanpa anggaran daerah, kami tetap bisa menangani karena adanya dukungan dari Kemensos,” tambahnya.
Menurut Safaat, keberhasilan penanganan bencana selama ini sangat ditopang oleh dua pilar utama, yakni relawan Tagana dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Pendamping PKH digaji Kemensos sesuai UMR. Sementara Tagana hanya menerima tali asih sebesar 250 ribu per bulan dari Kemensos. Tidak ada dari daerah,” tegasnya.
Ironisnya, Tagana Parigi Moutong sempat mendapat penghargaan nasional atas kontribusi mereka dalam merespons bencana erupsi gunung di Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara. Yang seharusnya mendapatkan penghargaan pula di daerah paling tidak dalam hal kesejahteraan .
Selain itu, mereka juga dikenal aktif dan sigap menangani bencana di seluruh wilayah Parigi Moutong, mulai dari Kecamatan Sausu hingga Moutong.
“Karena tidak ada anggaran bencana, maka Tagana tidak mendapat alokasi dari Pemda Parigi Moutong tahun 2024 dan 2025,” keluh Safaat.
Ia berharap DPRD Parigi Moutong ke depan bisa mendorong pemerintah daerah untuk memberikan porsi anggaran bagi Tagana, terutama dalam hal fasilitas, atribut, serta insentif lokal.
“Karena kasihan, pak. Mereka ini relawan yang mengabdi. Selama masa tanggap darurat 14 hari, seperti itu pula mereka harus meninggalkan keluarganya,” ungkapnya.
Ia menyebutkan sebagai bentuk pengganti biaya transportasi, relawan Tagana hanya mendapat akomodasi dari dana BTT sebesar Rp100 ribu per hari.
“Tidak sebanding dengan pekerjaan berat mereka saat berada di lokasi bencana,” tutup Safaat dengan nada kecewa.(**)
Sumber : bisalanews (Ipal)
