Harian Sulawesi | Parimo – Saat ini untuk pengurusan KTP di Parimo masih ‘vakum’ pasca meninggalnya Kadis Kependudukan & Catatan Sipil Parimo Hamran Pakaya SE, sehingga warga yang ingin membuat KTP dan KK belum bisa terlaksana.
Untuk mempercepat siapa pengganti Kadis Dukcapil yang berhak melakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE), politisi NasDem Fery Budiutomo memberi sinyal kepada Eksekutif agar bisa menjadi perhatian serius.
“Mengingat penanggung jawab Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Dukcapil masih kosong, diharap kiranya Pemda segera melakukan pergantiannya agar warga yang mengurus KTP / KK dan surat lainnya bisa terlaksana. Karena saat ini warga mempertanyakan, kapan pengurusan tersebut bisa dilakukan, supaya menjadi prioritas Pemda” urai Fery Budiutomo saat Paripurna Jawaban Bupati berlangsung, Kamis (9/6/2024).
Dirinya juga meminta kepihak Pemda, terutama pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi untuk lebih peduli terhadap pelayanan kesehatan terhadap ibu yang baru melahirkan diruang khusus yaitu ruang NICU.
“Hasil pantauan kami beberapa saat lalu bahwa ruang bersalin di RSUD Anuntaloko belum menyediakan ruangan khusus (NICU) untuk ibu yang telah melahirkan. Makanya kami berharap agar hal tersebut bisa diwujudkan” ujarnya.
Menurutnya, Ruang NICU atau neonatal intensive care unit adalah ruang perawatan intensif di rumah sakit yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan. Umumnya bayi dimasukkan ke ruang NICU pada masa 24 jam pertama setelah lahir, terangnya.
Menanggapi permintaan tersebut, politisi PDI-Perjuangan Drs Alfred Tonggiro MSi sebagai pimpinan Sidang Paripurna usai pimpin rapat kepada media ini mengatakan bahwa soal penanggung jawab TTE diserahkan kepihak Eksekutif.
“Nanti tanyakan saja kepihak Eksekutif saja karena soal pergantiannya itu tidak sama dengan pimpinan OPD lainnya” ujarnya.
Sementara, Sekertaris Daerah Zulfinasran S.STP, MAP selaku pihak Eksekutif mengatakan bahwa untuk pergantian Kadis Dukcapil yang meninggal beberapa hari lalu itu adalah prioritas utama. Namun semua itu harus melalui mekanismenya karena harus dilaporkan dahulu di tingkat pusat.
Sedangkan untuk permohonan ruang NICU masih dilakukan koordinasi dengan Kepala RSUD Anuntaloko Parigi terkait usulan anggota DPRD dari Komisi IV Fery Budiutomo. Intinya, semua itu juga menjadi perhatian khusus, tutup Sekda.
Penulis : Sumardin (Pde)
