Ngopi bareng D’Clasic Cafe bersama Politisi Demokrat H. Anwar Hafid
Harian Sulawesi | Parimo – Walaupun moratorium kran membuka Daerah Otonomi Baru (DOB) belum ada ‘sinyal’ presiden untuk dibuka, namun secara rasionalnya akan ada solusinya, yang terpenting harus ada komitmen kekuatan bersama untuk menerobos jalur yang tepat.
“Mengingat daerah Parimo sangat panjang dan luas, maka solusinya kita harus berusaha bersama untuk melakukan pemekaran wilayah dengan cara merespon besar-besaran menggunakan media, dan nanti pemerintah pusat menilainya” kata Politisi Demokrat Anwar Hafid saat ngopi bareng D’Clasic Cafe semalam, Senin (28/2/2022).

Mantan Bupati Morowali dua periode ini menjelaskan, membangun daerah harus memiliki integritas komitmen yang kuat, karena untuk melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Tomini Raya dan Moutong tidak mudah.
Apa lagi hal ini adalah sebuah kebutuhan dan perlu untuk terus di gaungkan, utamanya melalui Media Sosial (Medsos).
Dan ini harus dilakukan melalui dua
model yaitu melalui Battom up dan Top Down.
Top Down kata Anwar bisa dari Pemerintah bisa juga dari DPR RI. Untuk Kabupaten Parigi Moutong kata ia telah mengusulkan DOB di zaman Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) dan sudah di proses, dan itu juga merupakan inisiatif DPR RI yang sudah masuk dalam 22 calon DOB yang akan di mekarkan, namun pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Moratorium pemekaran.

“Komisi II telah mengusulkan itu, kemudian sudah selesai prosesnya, tidak ada urusan lagi dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Bupati sudah selesai urusannya, Gubernur juga sudah selesai urusannya, sekarang urusan itu terhambat karena Presiden waktu itu tahun 2014 mengeluarkan Moratorium,”Jelasnya.
Maratorium itu kata Anwar artinya penghentian sementara dan otomatis masih ada harapan untuk di mekarkan, bukan ditutup.
“Saya alhamdulillah salah satu sebagai warga Sulteng ada di Komisi II, salah satu putra daerah di Sulteng yang ada di Komisi II, jadi ketika keran pemekaran itu dibuka oleh Presiden, maka saya orang pertama akan menunjuk langsung Parigi Moutong untuk dimekarkan” kata Anwar.
Namun dengan bahasa sandinya dirinya minta maaf jika perjuangan tersebut masih terkendala. Ini bukan janji karena saya ada disitu, kalau yang lain masih bisa bicara yang lain, saya ini di Komisi II dan tidak ada di Kabupaten di Sulawesi Tengah ini yang lebih mendesak pemekarannya selain Kabupaten Parigi Moutong, saya rasakan sendiri, urainya.
“Cara yang jitu dipakai saat ini untuk menyerahkan aspiraai kepada Pemerintah, maka pergunakanlah Media Sosial atau media online yang bisa tembus pusat. Presiden kita ini orang paling mendengar Medsos, kalau semua orang Parigi Moutong bisa memainkan medsos soal pemekaran, apalagi pak Jokowi mempunyai akun Face Book dan Instagram semua bisa menjadi lebih mudah,”Terangnya.
Sosok politisi Demokrat ini meminta kepada masyarakat agar persoalan pemekaran dapat di bumingkan, karena bukan hanya Parigi Moutong yang meminta pemekaran, disana masih ada 134 Kabupaten sedang antri saat ini ditingkat Komisi II DPR RI.
Sedangkan sekitar 22 daerah itu adalah inisiatif Komisi II termasuk Tomini Raya dan Moutong. Yang penting di buat statement di Media, karena usulan pemekaran ini disetujui warga Parimo, tegasnya.
Dia menambahkan, walaupun moratorium belum bergeming hingga saat ini, namun kita jangan berputus asa. Kondisi Daerah Otonomi Baru (DOB) bisa dibuka melalui sentuhan yang terarah, seperti memberikan pengertian kepada para anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat perwakilan Sulawesi Tengah.
Mereka berdua ini kata Anwar Hafid memiliki kekuatan di Senayan karena Partai mereka bersama pemerintah. Sedangkan Partai Demokrat masih berseberangan, namun semua itu tetap menjadi sahutan ketika berada di DPR-RI, jelasnya. (**)
Wartawan : Risman / Editor Sumardin